Independensi Hakim dan Kesejahteraan: Pilar Utama Demokrasi yang Terlupakan

“Independensi yudisial tidak hanya tentang kebebasan dari tekanan politik, tetapi juga berkaitan dengan adanya jaminan ekonomi yang memungkinkan hakim untuk menjalankan perannya tanpa khawatir tentang kesejahteraan mereka sendiri.” (Mahoney)

Garistebal.com- Lembaga yudikatif memainkan peran vital sebagai penyeimbang dalam sistem demokrasi, berdampingan dengan eksekutif dan legislatif. Keseimbangan ini tidak hanya diperlukan untuk mengontrol kekuasaan, tetapi juga untuk memastikan bahwa keadilan berjalan sebagaimana mestinya. 

Namun, independensi lembaga kehakiman, yang seharusnya menjadi prioritas utama, sering kali terancam oleh masalah yang lebih mendasar: kesejahteraan hakim.

Peran Yudikatif yang penting dan tuntutan kesejahteraan

Dalam sistem trias politica, peran lembaga yudikatif tidak bisa dianggap enteng. Lembaga ini berfungsi sebagai pengawas bagi tindakan sewenang-wenang, baik dari negara maupun pihak lainnya. Oleh karena itu, memastikan bahwa hanya individu terbaik yang duduk di bangku kekuasaan yudikatif adalah sebuah keharusan. Kualifikasi ketat dan pendidikan hukum yang memadai adalah prasyarat. Namun, pendidikan saja tidak cukup; seorang hakim juga harus merasa aman secara finansial untuk menegakkan hukum dengan integritas.

Kita sedang menghadapi krisis di lembaga yudikatif. Para hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) baru-baru ini menggelar aksi cuti bersama sebagai bentuk protes atas stagnasi gaji dan tunjangan yang tidak naik selama 12 tahun terakhir. Mereka menuntut revisi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 yang mengatur hak keuangan dan fasilitas hakim, termasuk tuntutan kenaikan tunjangan jabatan hingga 242 persen. Sebuah angka yang mencerminkan betapa jauhnya kesejahteraan mereka dari realitas biaya hidup yang terus meningkat.

Pages :1234Next